Waow Gawat Darurat Kepala Desa Jiko Di Tuding Tidak Transparansi Kelola Dana Desa

 Waow Gawat Darurat Kepala Desa Jiko Di Tuding Tidak Transparansi Kelola Dana Desa 

Mediamandiolinews com. Halsel Kepala Desa jiko Kecamatan mandioli selatan Kabupaten Halmahera Selatan propinsi Maluku Utara Suparjo sarif dikeluhkan warganya terkait dengan tak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang disebut dana desa (DD).

Kepada media mandiolinews com warga ini mengatakan bahwa sejak Suparjo sarif dilantik sebagai Kepala Desa jiko tahun 2017 lalu, hingga sekarang semua pengelolaan dana desa baik fisik maupun pemberdayaan dikelola tak transparan oleh Kepala Desa,” jelas warga jiko Selasa, (23/04/2023) 

Kata warga itu, sesuai dengan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemprov dalam memfasilitasi penggunaan dana desa melalui pendampingan masyarakat desa, dan untuk memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan otoritas lokal skala desa yang membiayai dana desa,” tutupnya.

Lagi pula disini peran masyarakat desa juga sangat penting, dimana masyarakat harus berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desa. Terkait dana desa, kepala desa juga harus melibatkan masyarakat desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan melalui forum musyawarah desa. Tapi selama tiga tahun ini Kades Suparjo sarif tak pernah melakukan rapat pertanggung jawaban.

Ketika di konfermasi dari awak media mandiolinews com salah satu Warga desa jiko mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakikatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik, bukan dengan cara yang tidak transparan.

Mulai dari berapa besar dana yang diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu,” ujarnya.

Tak transparan Kades jiko ini, diduga melakukan penyelewengan dana desa sebab menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya DPMD untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pelatihan dan penegakan integritas sumber daya manusia kami warga desa jiko meminta kepada bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba segera memanggil dan mengevaluasi kepala desa jiko Suparjo sarif (SS)

Merah. (Tim)