Mediamandiolinews com. -Halsel Tiga Oknum Kepala Desa di Mandioli Selatan diduga tidak transparan Kelola Dana Desa, yakni Desa Galala, Desa Jiko dan Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan propinsi Maluku Utara, dikeluhkan warganya terkait dengan tak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang disebut dana desa (DD).


Kepada media ini warga desa jiko mengatakan bahwa sejak Suparjo Sarif dilantik sebagai Kepala Desa Jiko sudah 2 periode kini semua pengelolaan dana desa baik fisik maupun pemberdayaan dikelola tak transparan oleh Kepala Desa,” jelas warga jiko kamis, (6/6/2024)


Selain saya, lanjut warga desa Jiko yang enggan namanya disebutkan itu, banyak persoalan dalam pengelolaan dana desa di Jiko berpotensi korupsi dan semakin merebak terutama di desa-desa terpencil dan SDM nya terbatas yang kerap terjadi karena banyak Kepala Desa (Kades) tidak transparan mengenai pengelolaan dana desa,” lanjutnya.


 warga itu, sesuai dengan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemprov dalam memfasilitasi penggunaan dana desa melalui pendampingan masyarakat desa, dan untuk memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa,” pungkasnya.


salah satu warga Desa Galala menjelskan.lagi lagi, disini peran masyarakat desa juga sangat penting, dimana masyarakat harus berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desa. Terkait dana desa, kepala desa Galala Kifly B Pangau juga harus melibatkan masyarakat desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan melalui forum musyawarah desa. Tapi selama selama ini Kades Kifly B Pangau tak pernah melakukan rapat pertanggung jawaban.


Warga  mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakikatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik, bukan dengan cara yang tidak transparan”.Jelas Warga.


Kami warga Desa Bahu Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu,” 


Tak transparan Kades Bahu Badar Abas ini, diduga melakukan penyelewengan dana desa sebab menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya DPMD untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.


Warga desa jiko Galala dan Bahu meminta bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba segera copot 3 kepala desa. Yaitu kepala desa Jiko kepala desa Galala dan kepala desa Bahu.


Reporter: S.K

Editor: Armain