Mandiolinews com Labuha, Maluku Utara – Proyek pembangunan Sekolah Terpadu di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, menjadi sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp35 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 ini terancam terbengkalai. Ketua HMI Cabang Bacan, M. Said Mubin, mendesak Bupati Halmahera Selatan segera mengevaluasi kinerja dinas terkait serta pemenang tender.Selasa 28-01-2025


Proyek yang dikerjakan oleh PT Citra Putera Laterang ini seharusnya rampung dalam 180 hari kalender dengan tenggat Desember 2024. Namun, hingga Januari 2025, progres pembangunan baru mencapai kurang dari 60%, jauh di bawah target yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Menurut aturan kontrak, pekerjaan yang tidak mencapai progres 70% pada waktu tertentu berpotensi dikenai sanksi berupa pemutusan kontrak.


Ironisnya, meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara pada proyek ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan justru kembali mengucurkan tambahan dana sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan. Temuan BPK juga menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran pada tahap awal proyek senilai puluhan miliar rupiah.


Anggaran proyek ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Halmahera Selatan dan awalnya dikerjakan oleh PT MKM dengan nilai kontrak sebesar Rp14.896.121.069. Berdasarkan kontrak nomor 250/KTRKTENDER/DIK-HALSEL/2023 tertanggal 26 Juni 2023, pekerjaan direncanakan berlangsung selama 180 hari kalender, yakni dari 26 Juni hingga 23 Desember 2023.


Namun, proyek tersebut telah mengalami dua kali adendum melalui kontrak nomor 334.9/ADD-CCO/DIK-HALSEL/2023 tertanggal 24 Agustus 2023. Hingga kini, progres pembangunan masih jauh dari harapan.


HMI Cabang Bacan menilai persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak menambah kerugian negara lebih lanjut. “Kami mendesak Bupati agar tidak tinggal diam. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap dinas terkait dan pemenang tender,” ujar M. Said Mubin.


Proyek Sekolah Terpadu ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan di Halmahera Selatan. Namun, jika persoalan ini terus berlanjut, masyarakat khawatir proyek tersebut akan menjadi contoh buruk pengelolaan anggaran publik.

Tim: Mandiolinews