Mandiolinews com.Halmahera Selatan, 15 Maret 2025 – Warga Desa Doko, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuntut transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diduga disalahgunakan oleh Kepala Desa Musa Abu Bakar sejak 2019. Mereka menilai anggaran ratusan juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru tidak jelas penggunaannya.


Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, hampir tidak ada pembangunan di desa, kecuali kantor desa.


"Kami hanya mendengar dana desa turun tiap tahun, tapi tidak tahu ke mana perginya. Tidak ada papan informasi, laporan, atau sosialisasi dari pemerintah desa," ujar warga tersebut.


Tuntutan Audit dan Pencopotan Kepala Desa


Warga mengaku telah meminta klarifikasi kepada pemerintah desa, tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Mereka mendesak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera melakukan audit.


Selain itu, mereka juga meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera bertindak.


"Kalau terbukti menyelewengkan dana desa, copot kepala desa dari jabatannya!" tegas seorang warga.


Tidak hanya soal pembangunan, warga juga menyoroti pemotongan gaji aparat desa tanpa alasan yang jelas. Seorang mantan kaur RT mengaku tidak menerima gaji selama 10 bulan hanya karena belum divaksin. Sementara itu, perangkat desa lainnya mengeluhkan potongan Rp100 ribu per orang tanpa kejelasan penggunaannya.


BLT Tak Kunjung Cair, Warga Kian Geram


Dugaan penyimpangan dana desa semakin menguat setelah warga menemukan ketidakwajaran dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).


"Pada tahun 2023, BLT seharusnya dibagikan empat tahap, tetapi kenyataannya hanya dua kali. Bahkan, pada tahun 2024, BLT tidak dibagikan sama sekali! Ini keterlaluan," ujar warga lainnya.


Masyarakat pun meminta Bupati Halmahera Selatan turun tangan untuk mengusut kasus ini.



BUMDes Misterius dan Dana Fiktif



Warga Desa Doko juga dikejutkan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Jaya yang beroperasi tanpa sepengetahuan mereka. Keberadaan BUMDes ini baru terungkap dalam musyawarah desa tahun 2025.


Selain itu, anggaran untuk kegiatan pemuda dan PKK sejak 2019 hingga 2025 juga tidak pernah terealisasi. Dugaan penggelapan semakin kuat, mengingat dana desa yang terus mengalir setiap tahun mencapai ratusan juta rupiah.


Warga menuntut pemerintah daerah segera turun tangan. Mereka menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Doko.


kepala desa doko dalam upaya konfirmasi Hingga berita ini di tayangkan.


Tim Mandiolinews