Halmahera Selatan, 1 Maret 2025 – Dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret Kepala Puskesmas Palamea, Kecamatan Kasiruta Barat, dengan seorang stafnya mencuat ke publik dan memicu kegemparan. Kasus ini dinilai mencoreng citra pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.


Jika tidak segera ditindak tegas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan, khususnya Bupati Bassam Kasuba, skandal ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrasi di daerah tersebut.


Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, mengecam keras dugaan skandal ini. Ia menegaskan bahwa dibiarkannya kasus tersebut berlarut-larut hanya akan merusak moralitas ASN serta kepercayaan masyarakat terhadap Pemda Halsel.


 Lebih lanjut, Harmain menduga Bupati Bassam Kasuba seolah-olah melindungi Kepala Puskesmas yang terlibat, sehingga menimbulkan kesan bahwa Pemda tidak serius dalam menegakkan disiplin aparatur.


"Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem birokrasi dan kepemimpinan daerah. Bupati harus bertindak tegas agar kasus ini tidak menjadi contoh buruk bagi ASN lainnya," ujar Harmain.


Secara hukum, perilaku yang mencoreng citra ASN dilarang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


 Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa PNS wajib menjaga sikap dan perilaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pun menekankan pentingnya profesionalisme dan moralitas dalam birokrasi.


Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kode Etik Tenaga Kesehatan mengatur bahwa tenaga kesehatan harus menjaga hubungan profesional tanpa menimbulkan konflik kepentingan atau mencoreng reputasi institusi.


Jika dugaan ini terbukti, bukan hanya masalah etika yang dipertaruhkan, tetapi juga potensi terganggunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Bupati Bassam Kasuba didesak untuk segera mengambil langkah tegas demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.


Masyarakat dan aktivis berharap Pemda Halmahera Selatan segera turun tangan agar kasus ini tidak semakin mencoreng citra birokrasi.


Keputusan yang cepat dan transparan diperlukan untuk memastikan kredibilitas serta integritas institusi pemerintahan tetap terjaga.


Tim Mandiolinews