Halsel, Mandiolinews com– Warga Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dengan tegas menuntut Bupati Bassam untuk segera mencabut izin operasional KM Sumberaya 04.


 Kapal tersebut diduga secara terang-terangan mengabaikan kebijakan pemerintah dengan melakukan pungutan liar terhadap pemudik, meskipun layanan tersebut seharusnya gratis pada Jumat (28/3/2025).


Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah sejumlah pemudik yang tidak memiliki tiket dipaksa membayar biaya tambahan oleh pihak kapal. Padahal, program mudik gratis ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk membantu masyarakat pulang kampung menjelang Idul Fitri 1446 H tanpa biaya.


 Namun, praktik nakal yang dilakukan oleh pihak kapal justru mencoreng tujuan mulia tersebut.


Abdul Mutalik, seorang warga, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan pihak kapal yang dinilai sengaja mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah.



Menurutnya, KM Sumberaya 04 telah memanfaatkan program mudik gratis demi kepentingan pribadi. Tak ayal, protes keras langsung meletus dari para pemudik yang merasa ditipu. Ketegangan pun meningkat, menyebabkan keributan antara penumpang dan awak kapal di atas kapal sekira pukul 22:30.


Kafan, selaku saksi mata di lokasi, melaporkan bahwa pihak kapal tetap bersikeras meminta pembayaran, meskipun sudah jelas bahwa program mudik gratis harusnya menghapuskan biaya perjalanan bagi penumpang mudik Lebaran. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kesengajaan dalam praktik pungli yang dilakukan secara sistematis oleh pengelola kapal KM Sumberaya 04.


Pemerintah daerah diharapkan segera bertindak tegas untuk memastikan program mudik gratis berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Aparat penegak hukum pun didesak untuk turun tangan menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah.


Skandal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah yang telah berusaha memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan baik ini justru menjadi ajang korupsi dan manipulasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.


Kasus ini harus menjadi pelajaran bahwa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci agar program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Tim Mandiolinews